LSI Denny JA: Sufmi Dasco Ahmad Juru Selamat Amuk Rakyat
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dinilai telah menjadi juru selamat amuk rakyat dari berbagai...
Read More
Category: DPRD
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung
Bandarlampung, – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung lanjutan pembicaraan tingkat I terkait pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 digelar di Ruang Sidang Paripurna, Selasa...
Read MoreKomisi I DPRD Provinsi Lampung Tinjau Lokasi Sengketa Lahan di Desa Way Huwi
Lampung , – Komisi I DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan lapangan ke Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait klaim kepemilikan lahan oleh perusahaan...
Read MoreAnggota DPRD Provinsi Lampung Kritik Kunjungan Baleg Tak Sentuh Pabrik Besar
Lampung , – Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong, Miswan Rody, mempertanyakan mengapa dalam kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah...
Read MoreBandarlampung, – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung lanjutan pembicaraan tingkat I terkait pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 digelar di Ruang Sidang Paripurna, Selasa (12/8/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, membahas pandangan dan masukan dari delapan fraksi. Mayoritas fraksi menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas ke tahap selanjutnya dengan sejumlah catatan strategis. Menurut Ahmad Giri Akbar, Ketua DPRD Provinsi Lampung, rapat paripurna ini merupakan langkah penting dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025. “Kami berharap Raperda ini dapat disempurnakan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang efektif dan efisien,” ujarnya. Fraksi Gerindra menekankan perlunya pengawasan ketat pada belanja modal, terutama infrastruktur jalan dan irigasi. Sementara itu, PDI Perjuangan mendorong diversifikasi sumber pendapatan asli daerah agar tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor. Dengan dukungan mayoritas fraksi, Raperda Perubahan APBD 2025 akan dibahas lebih lanjut untuk disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Rapat ditunda untuk mendengarkan jawaban Gubernur Lampung atas pandangan dan saran dari fraksi-fraksi yang direncanakan digelar pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Bandarlampung, – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai potensi lonjakan inflasi yang dapat mengganggu daya beli masyarakat dan merusak iklim investasi. Peringatan...
Read MoreFraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Terima Audiensi ORKI, Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat
Bandarlampung, – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menerima audiensi dari Organisasi Olahraga Kebugaran Indonesia (ORKI) Provinsi Lampung, Jumat (11/7/2025). Pertemuan berlangsung di ruang Fraksi PKS...
Read More